22 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ini Solusi Komisi I DPRD Kukar untuk Desa Muara Ritan dan Desa Ritan Baru


Ini Solusi Komisi I DPRD Kukar untuk Desa Muara Ritan dan Desa Ritan Baru
(Foto: Humas DPRD Kukar)

KLIKTENGGARONG.COM - Monitoring di pedalaman Sungai Belayan, dilakukan Komisi I DPRD Kukar,
beberapa waktu lalu. Tepatnya di Desa Muara Ritan, Kecamatan Tabang.

Hadir dalam rombongan Wakil Ketua DPRD Kukar Guntur, Ketua Komisi I DPRD Kukar Abdul Rasid,
anggota Komisi I DPRD Kukar seperti Jumarin Thripada, Ahmad Yani, M Andi Faisal, Supriyadi,
dan Hamdiah. Mereka diterima Kepala Desa Muara Ritan, Husni, bersama sejumlah perangkat desa
dan tokoh masyarakat setempat.

Sebagai informasi, Muara Ritan merupakan salahsatu desa di Tabang --kecamatan yang letaknya
cukup jauh dari ibukota kabupaten Tenggarong.

Desa Muara Ritan dihuni masyarakat Dayak Kenyah dan Kutai. Seiring berjalannya waktu, suku-
suku lain juga bermigrasi ke daerah ini. Desa Muara Ritan yang dulu sepi, kini mulai ramai
dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Singkat cerita, pada 1972, pemekaran dilakukan. Maka jadilah Desa Muara Ritan dan Desa Ritan Baru yang terletak berseberangan di sekitar Sungai Belayan.

Untuk mengantisipasi gesekan, sengketa tapal batas antar kedua desa sebenarnya sudah beberapa
kali dimusyawarahkan. Bahkan melibatkan kecamatan dan Pemkab Kukar. Namun hingga saat ini
belum ada titik temu, "Kami harap persoalan di sini bisa dicarikan solusi yang terbaik, terutama bagi kami dan desa tetangga kami," pinta Husni.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menjelaskan, sekira 43 tahun kedua desa
hidup berdampingan dengan damai. Pun, tidak ada gesekan yang berarti, terutama masalah tapal batas wilayah desa.

Seiring perkembangan zaman, perubahan terjadi di sana. Ketika perusahaan masuk, jalan poros terhubung, peluang dan potensi di desa meningkat, harga tanah semakin tinggi, dan sempitnya mata
pencarian, mengakibatkan batas wilayah dua desa menjadi persoalan serius.

"Tapal batas Desa Muara Ritan dan Desa Ritan Baru ini harus segera diselesaikan. Dalam hal
ini, Komisi I akan segera melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait," ujar Rasid.

Langkah selanjutnya, Komisi I akan meminta dan melihat pemetaan tata ruang kedua desa. "Saya
yakin, dulunya sebelum ada kespakatan pemisahan antara Desa Muara Ritan dan Desa Ritan Baru
pasti sudah ada kesepakatan tapal batas kedua pihak," jelasnya.

"Dalam waktu dekat kami akan undang semua pihak yang berkepentingan agar semuanya jelas. Kami
berharap pemkab mempunyai data yang lebih jelas, baik tapal batas desa, kecamatan, maupun
antara kabupaten," urai Rasid.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kukar, Supriyadi, menambahkan, dengan terbukanya semua akses di pedalaman Sungai Belayan, segala potensi di sana bisa menjadi pemicu gesekan. "Kami berharap kepada Pemkab Kukar agar masalah tata ruang dan tapal batas harus segera diselesaikan," ucapnya. (*)

Reporter : Humas DPRD Kukar    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0