18 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tersangkut Jamrek, Izin Pengapalan PT Kimco Tetap Keluar


Tersangkut Jamrek, Izin Pengapalan PT Kimco Tetap Keluar
Sekretaris LAKI Kaltim Didit Haryadi

KLIKTENGGARONG.COM - Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kaltim mengeluarkan Surat Keterangan Untuk Pengapalan dengan Nomor 541.23/6951/III-Minerba, 6 November 2017. Surat tersebut secara khusus memberikan keleluasaan kepada PT Kimco Armindo untuk melakukan pengapalan produksi batubara.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Plh Kadistamben Pemprov Kaltim Ir PR Bantolo itu disebutkan bahwa, perusahaan itu tak lagi memiliki tanggungan jaminan reklamasi. Surat itu juga menyebutkan bahwa, Kimco akan mengapalkan batubara sebanyak 7.500 MT. 

Sekretaris Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kaltim Didit Haryadi menuturkan, dirinya menduga izin yang dikeluarkan tersebut terindikasi permainan antara surveyor, Syahbandar, dan Distamben. Dia meyakini bahwa PT Kimco Armindo belum menyelesaikan beberapa kewajiban mereka.

"Jelas ada permainan antara surveyor Anindiya, Syahbandar dan Dinas Pertambangan untuk mengeluarkan surat pengapalan atau izin berlayar," tegas Didit.

LAKI juga membeberkan sejumlah data terkait tanggungan PT Kimco Armindo yang belum terpenuhi sejak 2003. Antara lain, summary hasil pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang pertambangan s.d. tahun 2013. BPK melansir, ada dua termin tunggakan perusahaan itu yang belum diselesaikan. 

Pertama adalah Royalti tahun 2010 s.d. 2011 sebesar USD 3.718.372,46. Kedua adalah Royalti tahun 2009 sebesar USD 3.940.892,35.

"Ini masih di luar Royalti tahun 2005-2009 dan tahun 2011-2012 yang belum diperiksa oleh BPK dan/atau OPN. Sampai tahun 2010 saja, BPK periksa hutang Kimco masih 3.9 juta USD. Belum 2011 ke 2017," tandas Didit.

Karena itu, LAKI Kaltim mempertanyakan progres pengapalan batubara oleh PT Kimco Armindo yang diberikan Distamben Kaltim melalui surat izin pengapalan. Pihaknya menilai Distamben Kaltim telah mengisitimewakan salah satu perusahaan pertambangan dari sekian perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban yang dibebankan pemerintah.

"Dasar apa Distamben tulis tunggakan royalti sudah lunas? Ini berbahaya karena cuma ada 1 perusahaan yang "special", yaitu PT. Kimco Armindo dari sekian perusahaan yang tidak patuh terhadap Jaminan Reklamasi (Jamrek), Royalti, izin pinjam pakai hutan. dan C & C. Harusnya distop," pungkas Didit. (*)

Reporter : Marki/Klikkaltim     Editor : Rudi Agung



Comments

comments


Komentar: 0