22 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Ini Oleh-Oleh Kunjungan DPRD Kukar di 2 Kota (2-Habis)


Ini Oleh-Oleh Kunjungan DPRD Kukar di 2 Kota (2-Habis)
Suasana pertemuan Komisi II dan III DPRD Kukar bersama Pemkot Balikpapan, beberapa waktu lalu. (Foto-foto: Humas DPRD Kukar)

KLIKTENGGARONG - Komisi II dan III DPRD Kukar menilik upaya Kota Minyak menggali PAD.

Dalam kunjungan kerja ini, komisi gabungan DPRD Kukar melakukan pertemuan di Kantor Pemkot Balikpapan. Rombongan diterima Sekda Balikpapan, Sayid MN Fadly, beserta jajaran dari pelbagai instansi. Seperti Dispenda, BPKAD, Bappeda, dan lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Kukar, Fathan Djoenaidi, mengatakan strategi dan kebijakan dalam peningkatan PAD perlu dipelajari.

"Balikpapan dipilih karena dianggap berhasil memperoleh PAD dari pelbagai sektor," ungkapnya.

Bagi Fathan, kunker ini bukan tanpa soal. Kota Raja saat ini masih tergantung dari dana pusat.

"Sementara Pendapatan Asli Daerah masih rendah bila berkaca pada PAD tahun lalu yang hanya menerima sekira Rp 248 miliar," bebernya.

Dari pertemuan itu, diketahui jika Pemkot Balikpapan menerapkan strategi yang disebut Leveraging.

Mekanismenya adalah memungut potensi pajak bumi dan bangunan atawa PBB dengan menerapkan sistem 3 dimensi.

Penarikkannya sendiri bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). "Salahsatu strateginya adalah dengan menerapkan manajemen bisnis secara profesional untuk menarik investor masuk ke Balikpapan," ungkap Sekda Balikpapan, Sayid MN Fadly.

Kata Fadly, cepat atau lambat, daerah harus mandiri. Sebab, jumlah dana perimbangan perlahan terus menurun.

Akibatnya jelas; sumber pendapatan dari dana pemerintah pusat akan semakin berkurang dan berdampak pada APBD.

"Untuk itu ketergantungan terhadap DBH harus mulai dikurangi dan PAD harus ditingkatkan untuk membiayai pembangunan daerah sendiri," ucapnya.

Fadly menguraikan, penerimaan PAD yang menjadi primadona di Balikpapan bersumber dari sektor jasa.

"Pemkot Balikpapan sendiri fokus pada 11 jenis pajak daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Perda (Peraturan Daerah, Red.)," tukasnya. (*)

Reporter : Humas DPRD Kukar    Editor : Fai



Comments

comments


Komentar: 0