22 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Proyeksi APBD Kukar 2017 Hanya Rp 2,8 Triliun?


Proyeksi APBD Kukar 2017 Hanya Rp 2,8 Triliun?
Foto: Humas DPRD Pemkab Kukar

KLIKTENGGARONG - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar Salehudin mengungkapkan, proyeksi APBD 2017 Kutai Kartanegara anjlok. Anggaran belanja kabupaten terkaya se-Indonesia ini diprediksi hanya Rp 2,8 triliun, merosot hingga Rp 4,1 triliun dari tahun sebelumnya. 

Sayangnya, politisi Golkar ini tidak memberikan rincian pendapatan terkait proyeksi APBD murni tahun depan. Tetapi, dia memastikan, informasi tersebut benar karena diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kutai Kartanegara. 

“Dari Dispenda, Proyeksi APBD 2017 hanya Rp 2,8 triliun saja. Perlu strategi untuk mengatasi hal itu,” kata Ketua Komisi III ini kepada Klik Tenggarong, ditemui usai rapat terbatas dengan Dispenda Rabu, 16 November 2016. 

Dijelaskan, sesuai realisasi belanja pegawai Pemkab Kukar tahun anggaran 2015 pengeluaran untuk tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) menyerap hingga Rp 1,47 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar tunjangan 16 ribu lebih PNS di lingkungan Pemkab Kukar. 

Sementara, untuk gaji pegawai PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) mencapai Rp 1,9 trilliun. Jika diakumulasikan, seluruh belanja pegawai PNS dan Non-PNS, Pemkab harus mengeluarkan dana sebesar Rp 3,37 triliun. Dengan APBD hanya Rp 2,8 trilliun, Pemkab kekurangan dana Rp 570 milyar hanya untuk membiayai belanja pegawai. 

“Kalau APBD 2017 hanya Rp 2,8 triliun saja, itu hanya cukup membiayai belanja pegawai. Terus bagaimana dengan belanja modal dan lainya?” katanya, dengan nada bertanya.

Kendati demikian, pihaknya mengatakan untuk tahun ini TPP pegawai akan tetap dibayarkan. Informasi Kementerian Keuangan, dana kurang salur dari pusat ke Pemkab sebesar Rp 700 miliar lebih akan dibayarkan.

Salehudinmenawarkan beberapa solusi untuk mengatasi defisit anggaran yang diprediksi terjadi tahun depan. Pertama, kata dia, Pemkab harus mencari pinjaman utang untuk menutupi selisih kekurangan dana tersebut. Selanjutnya, pemkab perlu melakukan  rasionalisasi pegawai THL. Mereka dipekerjakan sesuai dengan masa kontrak per tahun sekali. 

“Harus pakai strategi. THL diseleksi semaksimal mungkin, jumlahnya sedikit tapi kualitasnya harus tinggi,” ungkap ketua DPRD periode 2009-2014. (*) 

Reporter : Ikhwal Setiawan    Editor : Rudi Agung



Comments

comments


Komentar: 0